Medan

Polresta Medan Akan Panggil Walikota Medan

MEDAN – Terkait dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Walikota Medan, Polresta Medan dikabarkan akan memanggil Walikota Medan, Rahudman Harahap guna dimintai keterangan.

Rahudman Harahap diduga menjadi otak penganiayaan terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara, Masfar Sikumbang.

Seperti diketahui, Masfar mengalami penganiayaan karena diduga telah berselingkuh dengan istri pejabat Walikota Medan tersebut.
Kapolresta Medan, Tagam Sinaga mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil Rahudman Harahap.

“Pasti akan dipanggil dalam waktu dekat, tapi sekarang dia sedang Umroh, jadi proses pemanggilannya setelah dia kembali dari umroh,” ujarnya, kemarin, di Medan.

Terkait penilaian masyarakat yang menganggap pihak kepolisian lamban menangani proses penganiayaan tersebut, Tagam menambahkan, pihaknya tidak boleh gegabah dalam memanggil pejabat pemerintahan.

“Instansi kepolisian juga tidak boleh menangkap orang secara langsung, kecuali jika orang yang diduga melakukan kesalahan tertangkap tangan sedang melakukan tindak kriminal,” tutupnya.

Ketua DPRD Desak Walikota Binjai Bayar Honor Sat Pol PP

Jaya Wijaya (Binjai)
Terkait 310 tenaga honorer yang hingga kini belum jelas statusnya dan honor nya belum juga dibayarkan, Ketua DPRD Binjai H Haris Harto menyikapi hal ini, honor tersebut harus dibayarkan tanpa harus menunggu putusan dari Pengadilan Negeri dalam gugatan yang semestinya dilayangkan oleh Sat Pol PP itu, ujarnya kepada Berita via telephone genggamnya, Selasa (3/5).
Disebutkannya, bahwa kebijakan untuk membayarkan honor Sat Pol PP itu telah tertuang dalam ketentuan APBD Kota Binjai yang telah disahkan pada awal tahun lalu senilai Rp. 7 Milyard dan pada saat itu tidak ada masalah dalam pengesahannya dan disetujui oleh pihak eksecutive maupun legislative.

Sehingga dengan adanya anggaran yang tersedia itu, sudah selayaknya dana tersebut dialokasikan sebagai mana mestinya. Terlebih para petugas yang berseragam abu-abu itu telah mengantongi Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) terhitung bulan Januari. Jika dibandingkan dengan Surat  Edaran Walikota Binjai yang dikeluarkan pada 29 Desember 2010 tentang pelarangan pengangkatan tenaga honorer itu.
Hal ini menjadi pertanyaan besar, kenapa hal ini terkesan menjadi polemik terhadap adanya surat pegangan itu. Terlebih surat edaran yang dikeluarkan itu lebih dahulu dikeluarkan dari pada pengesahan APBD Kota Binjai.

Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas Sekretariat Kantor Bupati Palas Diduga Fiktif

: Penggunaan anggaran perjalanan dinas di sekretariat kantor Bupati Kabupaten Padang Lawas (Palas) untuk TA 2010 diduga banyak difiktifkan dimana dari data yang dimiliki ada sekitar Rp 4,4 miliar anggaran perjalanan dinas di secretariat kantor Bupati Palas.

Dari data yang dimiliki dari salah satu sumber yang terpercaya menyebutkan, rincian anggaran perjalanan dinas tersebut digunakan untuk perjalanan dinas Bupati,Wakil Bupati,Sekdakab Palas,Eselon II,III  dan IV baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah,namun dari data Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) TA 2010 terdapat ada beberapa pos anggaran di secretariat yang mencurigakan diduga  ada terjadi fiktif.
“Termasuk dalam perjalanan dinas daerah plus penginapan sebanyak 50 orang per hari dalam 1 tahun untuk eselon II dengan pagu anggaran sebesar Rp 79.900 ribu,dimana setiap orang mendapat biaya perjalanan dinas Rp 320 ribu”terang sumber tersebut.

Lebih lanjut sumber tersebut menjelaskan kode rekening untuk perjalanan dinas dalam daerah tersebut plus penginapan bernomor 01.20.1.20.03.01.18.5.2.2.15.01,dimana dugaan fiktif dalam perjalanan dinas tersebut penggunaan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar,selain kode rekening tersebut ada 25 kode rekening perjalanan dinas yang diduga pemanfaatannya mencurigakan.

“Karena tidak mungkin dengan jarak tempuh Kabupaten Padang Lawas yang saling berdekatan melebihi waktu jarak tempuh 5 jam,kita contohkan saja ke Kecamatan Huristak dan Barumun Tengah sebagai wilayah perbatasan cukup 1,5 jam saja sudah bisa ditempuh,” urainya.

Kanit Reskrim Polsek Helvetia Dicopot Mendadak

AKP Zulkifli Harahap mendadak dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Reskrim Polsek Helvetia. Belakangan, dia memang didera berbagai kasus yang tidak kunjung selesai.

Kasus teranyar yang dicatat dialami Deva Edwin Prayoga (14). Siswa kelas 2 SMP 40 Kelambir Lima ini sebelumnya dianiaya Siti Fatimah (42), warga Perumahan Tata Alam Asri, Jl Gaperta Ujung hingga luka memar di kepala dan robek di tangan.

Pas kejadian sebulan lalu, korban diseret Siti Fatimah. Atas dasar itu, korban bersama ibunya Tri Wahyuni (40) melapor ke Polsekta Medan Helvetia. Bukannya masalah tuntas, oknum jupernya Brigadir AH malah diduga bermain mata dengan pelaku.

Mirisnya, sepedamotor korban juga sempat ditahan oleh pelaku selama sebulan, namun polisi hanya sebagai ‘penonton’. Parahnya, usai ditahan pelaku, oknum polisi tersebut juga menahan sepedamotor itu dengan alasan pemeriksaan.

Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu sebelum pencopotan itu, Kapolresta Medan Kombes Pol Tagam Sinaga mengatakan telah menarik puluhan senjata yang digunakan oleh anak buahnya dari Polsek Helvetia, karena tidak sanggup menangkap para penjahat termasuk para pemain judi dan bandarnya di kawasan hukum polsek tersebut.

Kapolsek Helvetia, Kompol Sutrisno Hadi, saat dikonfirmasi perihal dicopotnya AKP Zulkifli Harahap dari Kanit Reskrim Polsekta Medan Helvetia membantah. “Pencopotannya masih ditunda. Gak jadi tadi dicopot,” ujar mantan Kapolsekta Binjai Kota itu melalui ponsel.

Namun Kasi Propam Polresta Medan AKP B Sidabutar membenarkan pencopotan tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan apa alasannya dengan rinci. ”Benar, kanitnya sudah dicopot tadi setelah sidang. Cuma, mengapa dia dicopot, saya tidak berwenang mengatakanya. Itu wewenang pimpinan saya,” ujarnya.

Sidabutar mengatakan, para personil yang tak menjalankan perintah tugas sebagai polisi yang benar maka yang bersangkutan akan mendapat hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.

Preman Hancurkan Rumah Penggarap

Puluhan preman yang diduga suruhan PT Piting Kurniati selaku developer, kemarin (28/4) menghancurkan rumah warga yang bermukim di tanah garapan, Pasar IV, Desa Helvetia, Labuhan Deli. Penggarap terpaksa mengungsi ke pondok-pondok yang didirikan di tengah-tengah eks HGU PTPN II itu.

Info yang dihimpun dari beberapa warga di sana, kejadian berawal dari janji-janji pihak pengembang yang akan melunasi ganti rugi tanah mereka. Seperti penuturan R Boru Sianuri (40), dan ratusan warga lainnya mengatakan, dua minggu lalu pihak managemen PT Piting Kurniati melalui T Tampubolon dan seorang lagi yang diakui bermarga Lingga, mendatangi warga.

Nah, kedua utusan developer ini mengatakan bahwa mereka akan mengganti rugi lahan yang ditempati warga selama puluhan tahun itu seharga Rp750 ribu/kavling. Karena adanya pemberitahuan itu, warga pun merasa sudah mendapat angin segar karena PT Piting Kurniati yang juga dianggap penggarap mau mengganti rugi tanah dan hasil penen yang ditempati para petani di sana.

Namun, janji-janji manis itu tidak kunjung mereka terima. Mirisnya lagi, pihak PT Piting Kurniati menyuruh pekerjanya untuk menembok keliling tanah garapan yang hingga kini dianggap tidak jelas siapa pemilik sebenarnya itu.

Bukan itu saja, Senin (19/4) lalu, sekira pukul 08.00 Wib satu unit buldoser merobohkan rumah T Br Marbun (45) dan rumah milik R Br Malau (68). Uniknya, penghancuran kedua rumah warga ini dikawal preman suruhan, bahkan disaksikan Kapolsek Labuhan, Kompol Sugeng Riadi.

Hutan Aceh Diangunkan Broker Asing

BANDA ACEH- Carbon Conservation, perusahaan broker karbon asal Australia, menjadikan hutan Aceh sebagai agunan. Perjanjian kerja sama pemasaran dan penjualan karbon kredit hutan Aceh dengan Pemerintah Aceh dijadikan aset dalam bertransaksi saham dengan East Asia Minerals Corporation, perusahaan tambang emas Kanada yang telah mengeksplorasi emas di hutan Aceh.

Demikian diungkapkan Koordinator Nasional Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi, dalam siaran persnya, Kamis (5/5/2011). Menurut Vanda, informasi tersebut didapat dari siaran pers yang diterbitkan East Asia Minerals Corporation tertanggal 3 Mei 2011 (waktu Kanada).

"East Asia Minerals Corporation, yang tercatat pada Toronto Stock Exchange, menyatakan bahwa mereka akan membayar tunai sebesar 500.000 dollar AS serta menerbitkan 2,5 juta lembar saham untuk Carbon Conservation," kata Vanda.

Dalam perjanjiannya dengan Pemerintah Aceh pada Juli 2008 lalu, Carbon Conservation mendapatkan hak eksklusif dalam pemasaran dan penjualan karbon kredit hutan Aceh pada Blok Ulu Masen seluas 700.000 hektar.

Sumut ; Jaringan Narkoba Internasional Masuk Kesumut

MEDAN-(Jaya Wijaya)
Jaringan internasional pengedar heroin dan sabu-sabu melibatkan warga negara (WN) asing kembali diungkap dan diputus. Hasil pengembangan penangkapan narkoba jenis heroin dan sabu-sabu senilai Rp5 miliar di Pelabuhan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Minggu (1/5) lalu Petugas Satuan Idik II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut meciduk seorang WN Nigeria, Samuel Mamudu alias Mamaru Smith (38) dari tempat tinggalnya Kawasan Lipo Karawaci, Tagerang, Jumat (6/5) sekitar pukul 17.05 WIB.
“Pria warga Nigeria ini kita tangkap karena terkait penangkapan sabu-sabu di Teluk Nibung,” ujar Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Anjar Dewanto melalui Kasat Idik II AKBP Andi Riyan, Jumat (6/5) sore.
Tersangka dibawa dari Jakarta oleh Kasat Idik II Direktorat Narkoba Polda Sumut, AKBP Andi Riyan, menaiki pesawat Lion Air JT 384. Tersangka tiba di Bandara Polonia Medan menuju Polda Sumut.
Dari pengakuan tersangka, ia merupakan pengendali peredaran narkoba di Indonesia. Setiap berhasil menjalankan aksinya akan mendapat upah Rp2.000 dolar AS. Dimana, seluruh narkoba tersebut didapatkannya di Malaysia yang bekerja sama dengan abang kandungnya berinisial Aike, warga negara Malaysia.
“Tersangka merupakan pengendali narkoba yang diseludupkan ke Indonesia, Rencananya barang tersebut dibawa ke Jakarta dan ada kurir, WN Nigeria juga. Dari hasil penggerebekan di rumahnya, kita berhasil mengamankan Barang bukti Kitas (kartu izin tinggal sementara), tiga unit HP, dompet berisi uang dolar dan kartu identitasnya,” ucap Andi.

NIAS : Bupati Bina Hati Bahea Akan Disidang

Medan (jaya wijaya)
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajatisu), AK Basuni.mengatakan   KPK ke Kejatisu  melakukan kordinasi  segera menyidangkan perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Nias, Bina Haiti Baeha, di gedung Tipikor yang berada di Pengadilan Negeri Medan, yang beberapa hari lalu sudah diresmikan.
"Yang artinya  agar pihak kejaksaan meminjam tempat dan membantu memanggil saksi selama proses persidangan berlangsung nantinya termasuk menyediakan mobil tahanan kejaksaan untuk menjemput terdakwa dari rutan menuju pengadilan,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejatisu, Erbindo Saragih pada wartawan  Kamis (5/5).
 Johan Budi Humas KPK menambahkan karena perkara ini akan disidangkan di Medan, maka Binahati yang saat ini masih menjadi tahanan KPK juga akan dipindahkan ke Medan. Binahati yang ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 November 2010 ini disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31 tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia diduga terlibat dalam penggelembungan harga pengadaan barang untuk rekonstruksi Nias, seperti pengadaan sarana penangkapan ikan dan pengadaan mesin jahit. Pengadaan barang itu pun dilakukan tanpa melalui proses tender, padahal keadaan saat itu sudah melewati masa tanggap darurat alias tidak mendesak. Johan Budi mengaku, kemungkinan pada pekan depan sidang sudah dimulai.

Medan Korban Penganian Rahudman Lewati Masa Kritis

---

Rahudman

MEDAN 
Kondisi korban yang masih dirawat di Ruang ICU RS Columbia, sudah lewat masa kritis. Korban telah menjalani operasi ketiga, dari sepuluh operasi yang harus dijalani. Soalnya luka bakar akibat siraman soda api yang diderita Masfur, mencapai 80 persen lebih                                                  
"Sudah lewat masa kritis. Tapi masih butuh beberapa kali operasi lagi. Wajah dan punggungnya hancur," kata sumber di rumah sakit internasional itu.

Sebelumnya, kondisi Masfur sempat mengkhawatirkan. Nyawa korban takut nggak bisa diselamatkan. Bila korban tewas, saksi atas kasus penganiayaan berat terkesan direncanakan itu bakal kabur bahkan lenyap. Apalagi pengaduan atas kasus ini di Polresta hanya soal penyiraman air soda olah dua OTK.

"Udah jelas yang dilaporkan orang tak dikenal. Apa gunanya ditangani. namanya juga nggak dikenal, siapa yang mau nyari orang tak dikenal?" terang sumber di Mapolresta Medan, menyesali laporan keluarga korban yang tinggal di Jalan Sepakat, Komplek Perumahan Ubud, No.17 C.

Sebelumnya sebagaimana dikemukakan keluarga korban saat membuat pengaduan ke Polresta Medan sesuai No LP/ 033/IV/ 2010 (diganti jadi 2011,red) dengan penerima laporan Bripka Robert Panjaitan, Senin (25/4) sekira pukul 18.00 WIB, korban dijemput oknum suruhan Rahudman Harahap. Masfur dibawa ke rumah dinas Walikota Medan di Jalan Sudirman Medan. Tiba di sana, Masfur diintrogasi Rahudman sambil melakukan penganiayaan                                               
Sedikit babakbelur dipukuli Rahudman, Kabid Pendayagunaan TTG dan SDA Kantor Bapemnas Pemprovsu itu coba pergi. Tapi sial, korban yang hendak keluar dari lingkungan rumah dinas malah disuruh Rahudman dicegat para petugas pos jaga diantaranya bermarga S. Pagar rumah dinas ditutup, Masfur kembali ditarik dan dipukuli secara beramai-ramai.

Tak sanggup menghadapi pukulan bertubi-tubi, Masfur nyaris tersungkur. Dalam kondisi wajah dan tubuh babakbelur, lalu disuruh pergi.

Hari yang sama namun di malam harinya, kediaman korban dilabrak putri Rahudman berinisial Lda. Masfur diteriaki dan dicaci maki dikatakan sebagai gigolo ibu-nya (Yus-istri Rahudman). Takut melayani kedatangan putri korban yang dikawal tiga oknum berambut cepak, Masfur dan keluarga memilih diam mengamankan diri di dalam rumah.

Teror dan ancaman keselamatan jiwa ternyata tak sampai di situ. Selasa (26/4) pagi saat hendak menuju tempat kerja, Masfur yang melintas di Jalan HM Adam Malik mengendarai sepdamotor, dipepet dua OTK mengendarai kendaraan jenis yang sama.

Kedua OTK memakai helem tertutup menendang sepedamotor korban. Gitu masfur terjerembab jatuh bersama kendaraannya, suami pegawai bank swasta itu langsung didekati. Wajah Masfur disiram pakai soda api yang dipersiapkan di dalam botol minuman mineral.

Dalam kondisi menggelepar menyelamatkan wajah dari siraman soda api, Masfur berusaha bangkit menyelamatkan diri. Celakanya, saat akan bangkit, kali ini bagian punggung korban yang dimandikan cairan kimia berbahaya itu.

Belum jelas pasti siapa yang melarikan korban menjalani perawatan medis di RS Columbia. Beberapa saat Masfur ditangani medis di Ruang ICU, istri dan pamannnya datang. Tapi keluarga korban tak diizinkan petugas berambut cepak melihat kondisi korban ke dalam ruang perawatan.

Yang menjadi pertanyaan keluarga hingga saat ini, sementara mereka tak diizinkan masuk melihat kondisi Masfur saat itu, namun tiba-tiba dari dalam ruang ICU keluar Yus, istri oknum Walikota Medan yang kini berstatus tersangka koruptor kasus APBD Pemkab Tapsel di Kejatisu. Kontan saja istri korban, Sri Listia Ningsih (42) bereaksi. Pegawai bank swasta itu nyaris saling cakar dengan Yus.

Tapi wanita itu (istri RH,red) keburu kabur menyelinap diantara petugas penjaga ruang ICU dan oknum-oknum rambut cepak yang diduga disiagakan Rahudman.

Terkait hal di atas, Rahudman dan beberapa stafnya di Pemko Medan, Kamis (28/4) dan Jumat (29/4) nyaris tak henti dicari awak media guna konfirmasi      
Tapi setelah temu pers bagi-bagi Rp 500 ribu per wartawan, Rahudman khususnya terlihat seolah tak bermasalah. Ironisnya, pihak kepolisian di Polresta Medan sebagaimana Kapolres Kombes Tagam Sinaga melalui Kasat Reskrim Kompol Fadila, belum bersedia memaparkan sejauhmana penyelidikan mereka terkait kasus ini. (ibas)

Bireuen: Aset Pemkab Amburadul Datanya

BIREUEN –(Jaya Wijaya)
Pengelolaan keuangan dan pendataan aset Pemkab Bireuen hingga kini masih amburadul. Buktinya, cukup banyak aset daerah yang belum jelas dokumennya. Bahkan, banyak kejanggalan ditemukan pihaknya terkait pada kedua masalah tersebut. Hal itu menjadi satu dari tiga penyebab Bireuen disclaimer selain neraca keuangan yang kurang bagus, dan masih adanya kas bon.

“Sekarang belum diketahui secara pasti berapa jumlah aset daerah baik yang bergerak maupun yang tak bergerak karena tidak didukung oleh dokumen yang sah. Bahkan, banyak aset yang bertambah tidak dimasukkan dalam sistem yang SAP (Sistem Akuntansi Program) oleh dinas-dinas terkait,” kata Kepala Inspektorat Bireuen, Muzakar A Gani kepada Serambi, kemarin. Hal itu dikatakan Muzakar setelah timnya melakukan pemeriksaan ke beberapa dinas sejak dua minggu lalu sampai kemarin.

Selama ini pihaknya juga menemukan sejumlah kejanggalan di sejumlah dinas terkait, terutama masalah pengelolaan keuangan dan aset. Bahkan, katanya secara administrasi ada beberapa dinas yang ditemukan kesalahan. Namun Muzakar belum bisa menyebutkan dinas itu. Misalnya, sebut Muzakar, kesalahan dalam menetapkan besaran belanja terlalu besar dan ada yang sudah terlanjur menarik uangnya.

Sibolga: Pejabat Jadi Tersangka Ijazah Palsu

 
Sibolga-(Jaya Wijaya)
Polres Sibolga Kota resmi menetapkan DJMM sebagai tersangka penggunaan ipal (ijazah palsu) S1. Diduga, ipal tersebut digunakan oknum Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Dinas Kebersihan Penataan Ruang dan Pertamanan (KPRP) Sibolga ini untuk penyetaraan pangkat.
“Sudah resmi tersangka. Hanya tersangka tidak kita tahan, karena dijamini oleh pihak keluarganya. Tapi dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis,” beber Kasat Reskrim Polres Sibolga Kota,  AKP Agus Pristiono SH, Jumat (29/4).
AKP Agus mengatakan, berkas tersangka DJMM telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Sibolga Rabu, 27 April 2011. DJMM disangkakan Pasal 263 ayat 2 KUHPidana tentang pemalsuan surat-surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun.(bol)

Nias :Pisah Sambut Diwarnai Aksi Keributan

Nias- (Jaya Wijaya)
Temu pisah Kapolres Nias lama AKBP Wawan Munawar SiK MSi dengan Kapolres Baru AKBP Mardiaz Kusni Dwihananto SiK, MHum diwarnai aksi keributan, Jumat (29/4) sekira pukul 09.15 WIB.
Keributan ditandai dengan kedatangan seorang ibu rumah tangga, Rawati Br Lingga. Dia datang dengan penampilan berbeda dengan tamu-tamu lain. Lalu Rawati berteriak histeris.
Aksi Rawati spontan menyedot perhatian seluruh hadirin pada acara tersebut. Seorang Polwan dan beberapa Polres Nias mencoba untuk menenangkan Rawati namun sia-sia, dia berteriak histeris sambil menangis.
“Saya tidak mengerti hukum apa yang berlaku. Ini laporan saya, apakah karena saya orang miskin, makanya tidak ditanggapi,” teriaknya.
Sebelumnya, Rawati Br Lingga, 31 Januari membuat laporan dengan STPLP /31/I/2011/NS yang dilakukan terlapor Mangiring Tua Pandapotan Simarmata (40) warga Jalan Sirao Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Tapi sayangnya laporan itu tidak digubris. Kasat Reskrim Polres Nias AKP Enieli Hulu SH mengatakan,  kasus tersebut akan digelar perkaranya Minggu depan oleh pihak Polres Nias.(nis)

Syamsul Arifin Dicopot Sebagai Ketua Golkar Sumut

Medan (Jaya wijaya)
Gubernur Sumatera Utara nonaktif Syamsul Arifin untuk sementara dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumut periode 2010-2015.
Pencopotan Syamsul Arifin disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HR Agung Laksono kepada wartawan di Medan, Rabu [27/04] .
“Untuk sementara Syamsul Arifin digantikan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera Andi Ahmad Dara sebagai Plt (pelaksana tugas) Ketua DPD Partai Golkar Sumut,” katanya.
Pencopotan Syamsul didasarkan pada surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP/115/DPP-GOLKAR/IV/2011 tertanggal 26 April 2010 yang ditandatangani Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Menurut Agung Laksono, pengangkatan Andi Ahmad Dara hanya bersifat sementara hingga proses hukum Syamsul Arifin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tuntas.
Syamsul Arifin sendiri tersangkut kasus dugaan korupsi ketika masih menjabat sebagai Bupati Langkat, Sumut, dan saat ini kasusnya tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ketika ditanya kewenangan Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Agung Laksono yang juga Menko Kesra menyatakan, tidak berbeda dengan ketua definitif.
“Hanya saja, plt tidak punya kewenangan mengganti kepengurusan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Ia berharap roda organisasi Partai Golkar di Sumut dapat tetap berjalan dengan baik meski saat ini dipimpin seorang plt, mengingat pergantian sementara itu ditujukan untuk kepentingan partai.

RATUSAN WARGA MENDATANGI POLRES TANAH KARO

 
Kabanjahe (Jaya Wijaya)
Ratusan warga Desa Guru Benua, Kecamatan Munthe mendatangi Mapolres Tanah Karo, Senin (25/4). Dalam aksinya, mereka mendesak polisi, segera mengusut kasus pembunuhan, Sinteng Lidia Br Ginting (52) warga Desa Guru Benua, yang ditemukan tewas di dalam bak air, Sabtu (2/4).
Aksi warga yang didominasi kaum ibu itu sempat  ditahan aparat keamanan di pintu gerbang Mapolres Tanah Karo. Akibatnya arus lalu lintas menjadi terhambat. Belakangan, massa dikumpulkan dalam ruangan Purpur Sage.
Kemudian warga diterima Kapolres Tanah Karo, AKBP Drs Ignatius Agung Prasetyoko dan sejumlah pejabat lainnya.  Pendepeten Br Karo (48), mengatakan kedatangan  mereka mempertanyakan, kinerja polisi yang dinilai lamban menangani kasus kematian, Sinteng Lidia Br Ginting.  “Jangan gara-gara kami orang susah kasus lama dituntaskan,” ungkapnya. Menanggapi hal ini Kapolres Tanah Karo AKBP Agung, mengatakan sejauh ini sudah 11 saksi yang diperiksa, tetapi belum ada mengarah kepada tersangka.

Polres Sergai berhasil menggulung sindikat pemalsu pupuk

SERGAI-(Jaya Wijaya)
Polres Sergai  berhasil menggulung sindikat pemalsu pupuk, di Dusun III, Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai,  Kamis (21/4) sekitar pukul 22:30 WIB. Dari lokasi penggerebekan diamankan 10 orang yang menjadi tersangka.
Aksi kejahatan ini dilakukan dengan mengganti karung pupuk Urea bersubsidi dengan pupuk Urea non subsidi. Soalnya, harga pupuk Urea non subsidi bisa dijual dengan harga lumayan sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar. Dalam penggerebekan itu ada 300 karung pupuk yang diamankan.
Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP T Tobing SH  mengatakan, saat penggrebekan para tersangka sedang mengganti goni pupuk dari subsidi menjadi non subsidi, dan dimuat ke dalam truk.
Sementara itu dari sepuluh tersangka itu, tiga diantaranya supir truk pengangkut pupuk yakni Toyo (33) warga Jalan Coklat Kisaran sebagai supir truk Colt diesel BL 8508 ZY, Iswanto (32) warga Dusun Bantas Kota Pinang Labuhan Batu sebagai supir truk Hyundai BK 8493 YE, sedangkan  Amin Joni (40) warga Dusun V Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Sergai sebagai supir truk BK  8445 BN.(mag-15)

Pemkab Pakpak Bharat KembangkanTanaman Palawija Gambir

 
Pak Pak Barat
Kabupaten Pakpak Bharat akan mengembangkan sejuta gambir guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bupati, Ir Remigo Yolando Berutu MBA diampingi Asisten Administrasi Pemerintahan Drs Tekki Angkat, Asisten Administrasi Pembangunan Ir Sustra Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Mahadi Simanjuntak MM dan staf lainnya saat pertemuan dengan wartawan di salah satu hotel Salak, Selasa (26/4) menjelaskan, tanaman dimaksud dijadikan komoditas unggulan.

Argumentasinya bahwa gambir telah lama dibudidayakan dan berlangsung secara turun-temurun. Dari sisi harga, dipandang prospektif serta menunjukkan trend menaik. Tanaman tersebut juga mudah dirawat dan tidak mempunyai hama penyakit mematikan.

Petani punya pengalaman cukup dalam pengelolaan. Hanya saja, selama ini pendampingan pemerintah relatif kurang membuat produktivitas belum sesuai harapan. Demikian teknologi pasca panen belum sepenuhnya diadopsi warga. Jadi, ada rantai yang terputus. Beberapa tahun sebelumnya bantuan bibit sudah banyak dibagi tetapi perkembangan kurang memuaskan.

Remigo ditemani anggota DPRD, Sonny Berutu mengutarakan, kegiatan kini sedang dalam tahap pembibitan. Sembilan kelompok tani bersama UPT (unit pelaksanaan teknis) Dinas Pertanian tengah membuat persiapan di beberapa lokasi. Bulan agustus mendatang, bibit berkualitas siap didistribusikan.

Diproyeksikan, dua setengah tahun mendatang panen sudah dapat dilakukan. Seputar kebutuhan lahan, dikatakan, ditanam di atas lahan 500 hektar.

Simalungun: Masyarakat Memelihara Pohon

 
Pematang Raya-(Jaya Wijaya)
Warga Pematang Raya diminta agar menanam pohon dan menyayangi tumbuhan tersebut untuk masa depan lingkungan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Hj Nuriaty Damnik SH. saat memberikan arahan dan bimbingan dalam acara Gerakan Penanaman Pohon yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Lingkungan Hidup Simalungun (KPLHS), bertempat di halaman SD Negeri 096125 Tobasari Kecamatan Pamatang Sidamanik,Kamis (27/01).

Pada kesempatan tersebut, sebelum memberikan bimbingan dan arahannya, Wakil Bupati didampingi oleh Ahmad (murid SD Negeri 096125) dan Ajizah (murid MTs Al Ikhlas Sait Buntu), dimana Ahmad diminta oleh Wakil Bupati menyampaiakan tentang hutan dan manfaatnya, sedangkan Ajizah dimintakan untuk membacakan himbauan tentang pentingnya manfaat hutan, dan ajakan untuk memelihara hutan serta tetap menjaga kelestarian alam.
Wakil Bupati juga mengatakan, Kab Simalungun banyak terdapat hutan, tetapi banyak pula yang sudah mulai gundul, untuk itu Pemerintah Kabupaten  Simalungun menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPLHS yang mempunyai tujuan menghijaukan Simalungun  dan mempunyai porgram untuk memperhatikan lingkungan di Kab Simalungun. “Hutan berfungsi untuk penghasil O2 untuk pernafasan manusia, pencegah banjir, penyejuk alam dan sebagai paru – paru dunia” , papar Wakil Bupati.

Khusus  kepadapara Kepala Sekolah dan guru – guru serta PNS yang hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati mengajak agar setiap guru untuk menanamkan kesadaran kepada anak didik tentang pentingnya menanam pohon untuk melestarikan lingkungan dimasa yang akan datang.
Sementara itu, menyinggung tentang program pembangunan, Wakil Bupati menyampaikan, bahwa Pemkab Simalungun akan memperhatikan dan berusaha memperbaiki infrastruktur baik sarana umum maupun pertanian yang ada di kecamatan dan nagori – nagori di daerah ini.