Bireuen: Aset Pemkab Amburadul Datanya

BIREUEN –(Jaya Wijaya)
Pengelolaan keuangan dan pendataan aset Pemkab Bireuen hingga kini masih amburadul. Buktinya, cukup banyak aset daerah yang belum jelas dokumennya. Bahkan, banyak kejanggalan ditemukan pihaknya terkait pada kedua masalah tersebut. Hal itu menjadi satu dari tiga penyebab Bireuen disclaimer selain neraca keuangan yang kurang bagus, dan masih adanya kas bon.

“Sekarang belum diketahui secara pasti berapa jumlah aset daerah baik yang bergerak maupun yang tak bergerak karena tidak didukung oleh dokumen yang sah. Bahkan, banyak aset yang bertambah tidak dimasukkan dalam sistem yang SAP (Sistem Akuntansi Program) oleh dinas-dinas terkait,” kata Kepala Inspektorat Bireuen, Muzakar A Gani kepada Serambi, kemarin. Hal itu dikatakan Muzakar setelah timnya melakukan pemeriksaan ke beberapa dinas sejak dua minggu lalu sampai kemarin.

Selama ini pihaknya juga menemukan sejumlah kejanggalan di sejumlah dinas terkait, terutama masalah pengelolaan keuangan dan aset. Bahkan, katanya secara administrasi ada beberapa dinas yang ditemukan kesalahan. Namun Muzakar belum bisa menyebutkan dinas itu. Misalnya, sebut Muzakar, kesalahan dalam menetapkan besaran belanja terlalu besar dan ada yang sudah terlanjur menarik uangnya.

Sibolga: Pejabat Jadi Tersangka Ijazah Palsu

 
Sibolga-(Jaya Wijaya)
Polres Sibolga Kota resmi menetapkan DJMM sebagai tersangka penggunaan ipal (ijazah palsu) S1. Diduga, ipal tersebut digunakan oknum Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Dinas Kebersihan Penataan Ruang dan Pertamanan (KPRP) Sibolga ini untuk penyetaraan pangkat.
“Sudah resmi tersangka. Hanya tersangka tidak kita tahan, karena dijamini oleh pihak keluarganya. Tapi dikenakan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis,” beber Kasat Reskrim Polres Sibolga Kota,  AKP Agus Pristiono SH, Jumat (29/4).
AKP Agus mengatakan, berkas tersangka DJMM telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Sibolga Rabu, 27 April 2011. DJMM disangkakan Pasal 263 ayat 2 KUHPidana tentang pemalsuan surat-surat dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun.(bol)

Nias :Pisah Sambut Diwarnai Aksi Keributan

Nias- (Jaya Wijaya)
Temu pisah Kapolres Nias lama AKBP Wawan Munawar SiK MSi dengan Kapolres Baru AKBP Mardiaz Kusni Dwihananto SiK, MHum diwarnai aksi keributan, Jumat (29/4) sekira pukul 09.15 WIB.
Keributan ditandai dengan kedatangan seorang ibu rumah tangga, Rawati Br Lingga. Dia datang dengan penampilan berbeda dengan tamu-tamu lain. Lalu Rawati berteriak histeris.
Aksi Rawati spontan menyedot perhatian seluruh hadirin pada acara tersebut. Seorang Polwan dan beberapa Polres Nias mencoba untuk menenangkan Rawati namun sia-sia, dia berteriak histeris sambil menangis.
“Saya tidak mengerti hukum apa yang berlaku. Ini laporan saya, apakah karena saya orang miskin, makanya tidak ditanggapi,” teriaknya.
Sebelumnya, Rawati Br Lingga, 31 Januari membuat laporan dengan STPLP /31/I/2011/NS yang dilakukan terlapor Mangiring Tua Pandapotan Simarmata (40) warga Jalan Sirao Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Tapi sayangnya laporan itu tidak digubris. Kasat Reskrim Polres Nias AKP Enieli Hulu SH mengatakan,  kasus tersebut akan digelar perkaranya Minggu depan oleh pihak Polres Nias.(nis)

Syamsul Arifin Dicopot Sebagai Ketua Golkar Sumut

Medan (Jaya wijaya)
Gubernur Sumatera Utara nonaktif Syamsul Arifin untuk sementara dicopot dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumut periode 2010-2015.
Pencopotan Syamsul Arifin disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar HR Agung Laksono kepada wartawan di Medan, Rabu [27/04] .
“Untuk sementara Syamsul Arifin digantikan Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera Andi Ahmad Dara sebagai Plt (pelaksana tugas) Ketua DPD Partai Golkar Sumut,” katanya.
Pencopotan Syamsul didasarkan pada surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor KEP/115/DPP-GOLKAR/IV/2011 tertanggal 26 April 2010 yang ditandatangani Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Menurut Agung Laksono, pengangkatan Andi Ahmad Dara hanya bersifat sementara hingga proses hukum Syamsul Arifin di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tuntas.
Syamsul Arifin sendiri tersangkut kasus dugaan korupsi ketika masih menjabat sebagai Bupati Langkat, Sumut, dan saat ini kasusnya tengah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Ketika ditanya kewenangan Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Agung Laksono yang juga Menko Kesra menyatakan, tidak berbeda dengan ketua definitif.
“Hanya saja, plt tidak punya kewenangan mengganti kepengurusan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” katanya.
Ia berharap roda organisasi Partai Golkar di Sumut dapat tetap berjalan dengan baik meski saat ini dipimpin seorang plt, mengingat pergantian sementara itu ditujukan untuk kepentingan partai.

RATUSAN WARGA MENDATANGI POLRES TANAH KARO

 
Kabanjahe (Jaya Wijaya)
Ratusan warga Desa Guru Benua, Kecamatan Munthe mendatangi Mapolres Tanah Karo, Senin (25/4). Dalam aksinya, mereka mendesak polisi, segera mengusut kasus pembunuhan, Sinteng Lidia Br Ginting (52) warga Desa Guru Benua, yang ditemukan tewas di dalam bak air, Sabtu (2/4).
Aksi warga yang didominasi kaum ibu itu sempat  ditahan aparat keamanan di pintu gerbang Mapolres Tanah Karo. Akibatnya arus lalu lintas menjadi terhambat. Belakangan, massa dikumpulkan dalam ruangan Purpur Sage.
Kemudian warga diterima Kapolres Tanah Karo, AKBP Drs Ignatius Agung Prasetyoko dan sejumlah pejabat lainnya.  Pendepeten Br Karo (48), mengatakan kedatangan  mereka mempertanyakan, kinerja polisi yang dinilai lamban menangani kasus kematian, Sinteng Lidia Br Ginting.  “Jangan gara-gara kami orang susah kasus lama dituntaskan,” ungkapnya. Menanggapi hal ini Kapolres Tanah Karo AKBP Agung, mengatakan sejauh ini sudah 11 saksi yang diperiksa, tetapi belum ada mengarah kepada tersangka.

Polres Sergai berhasil menggulung sindikat pemalsu pupuk

SERGAI-(Jaya Wijaya)
Polres Sergai  berhasil menggulung sindikat pemalsu pupuk, di Dusun III, Desa Pegajahan Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai,  Kamis (21/4) sekitar pukul 22:30 WIB. Dari lokasi penggerebekan diamankan 10 orang yang menjadi tersangka.
Aksi kejahatan ini dilakukan dengan mengganti karung pupuk Urea bersubsidi dengan pupuk Urea non subsidi. Soalnya, harga pupuk Urea non subsidi bisa dijual dengan harga lumayan sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar. Dalam penggerebekan itu ada 300 karung pupuk yang diamankan.
Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP T Tobing SH  mengatakan, saat penggrebekan para tersangka sedang mengganti goni pupuk dari subsidi menjadi non subsidi, dan dimuat ke dalam truk.
Sementara itu dari sepuluh tersangka itu, tiga diantaranya supir truk pengangkut pupuk yakni Toyo (33) warga Jalan Coklat Kisaran sebagai supir truk Colt diesel BL 8508 ZY, Iswanto (32) warga Dusun Bantas Kota Pinang Labuhan Batu sebagai supir truk Hyundai BK 8493 YE, sedangkan  Amin Joni (40) warga Dusun V Desa Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Sergai sebagai supir truk BK  8445 BN.(mag-15)

Pemkab Pakpak Bharat KembangkanTanaman Palawija Gambir

 
Pak Pak Barat
Kabupaten Pakpak Bharat akan mengembangkan sejuta gambir guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bupati, Ir Remigo Yolando Berutu MBA diampingi Asisten Administrasi Pemerintahan Drs Tekki Angkat, Asisten Administrasi Pembangunan Ir Sustra Ginting, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Ir Mahadi Simanjuntak MM dan staf lainnya saat pertemuan dengan wartawan di salah satu hotel Salak, Selasa (26/4) menjelaskan, tanaman dimaksud dijadikan komoditas unggulan.

Argumentasinya bahwa gambir telah lama dibudidayakan dan berlangsung secara turun-temurun. Dari sisi harga, dipandang prospektif serta menunjukkan trend menaik. Tanaman tersebut juga mudah dirawat dan tidak mempunyai hama penyakit mematikan.

Petani punya pengalaman cukup dalam pengelolaan. Hanya saja, selama ini pendampingan pemerintah relatif kurang membuat produktivitas belum sesuai harapan. Demikian teknologi pasca panen belum sepenuhnya diadopsi warga. Jadi, ada rantai yang terputus. Beberapa tahun sebelumnya bantuan bibit sudah banyak dibagi tetapi perkembangan kurang memuaskan.

Remigo ditemani anggota DPRD, Sonny Berutu mengutarakan, kegiatan kini sedang dalam tahap pembibitan. Sembilan kelompok tani bersama UPT (unit pelaksanaan teknis) Dinas Pertanian tengah membuat persiapan di beberapa lokasi. Bulan agustus mendatang, bibit berkualitas siap didistribusikan.

Diproyeksikan, dua setengah tahun mendatang panen sudah dapat dilakukan. Seputar kebutuhan lahan, dikatakan, ditanam di atas lahan 500 hektar.

Simalungun: Masyarakat Memelihara Pohon

 
Pematang Raya-(Jaya Wijaya)
Warga Pematang Raya diminta agar menanam pohon dan menyayangi tumbuhan tersebut untuk masa depan lingkungan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun Hj Nuriaty Damnik SH. saat memberikan arahan dan bimbingan dalam acara Gerakan Penanaman Pohon yang diselenggarakan oleh Komunitas Peduli Lingkungan Hidup Simalungun (KPLHS), bertempat di halaman SD Negeri 096125 Tobasari Kecamatan Pamatang Sidamanik,Kamis (27/01).

Pada kesempatan tersebut, sebelum memberikan bimbingan dan arahannya, Wakil Bupati didampingi oleh Ahmad (murid SD Negeri 096125) dan Ajizah (murid MTs Al Ikhlas Sait Buntu), dimana Ahmad diminta oleh Wakil Bupati menyampaiakan tentang hutan dan manfaatnya, sedangkan Ajizah dimintakan untuk membacakan himbauan tentang pentingnya manfaat hutan, dan ajakan untuk memelihara hutan serta tetap menjaga kelestarian alam.
Wakil Bupati juga mengatakan, Kab Simalungun banyak terdapat hutan, tetapi banyak pula yang sudah mulai gundul, untuk itu Pemerintah Kabupaten  Simalungun menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada KPLHS yang mempunyai tujuan menghijaukan Simalungun  dan mempunyai porgram untuk memperhatikan lingkungan di Kab Simalungun. “Hutan berfungsi untuk penghasil O2 untuk pernafasan manusia, pencegah banjir, penyejuk alam dan sebagai paru – paru dunia” , papar Wakil Bupati.

Khusus  kepadapara Kepala Sekolah dan guru – guru serta PNS yang hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati mengajak agar setiap guru untuk menanamkan kesadaran kepada anak didik tentang pentingnya menanam pohon untuk melestarikan lingkungan dimasa yang akan datang.
Sementara itu, menyinggung tentang program pembangunan, Wakil Bupati menyampaikan, bahwa Pemkab Simalungun akan memperhatikan dan berusaha memperbaiki infrastruktur baik sarana umum maupun pertanian yang ada di kecamatan dan nagori – nagori di daerah ini.

DPRD Desak Pemkab Deli Serdang Mengisi Jabatan Eselon

Lubuk Pakam(Jaya Wijaya)
 Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang rentan dengan pembusukan karir dikalangan PNS yang berkualitas dalam peningkatan pelayan publik. Hal terlihat banyaknya jabatan esalon yang tidak defenitif hanya diisi pelaksana tugas bahkan lowong sama sekali.
Demikian terungkap dalam rapat kerja yang digelar komisi A DPRD deli Serdang dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kamis (27/1) dipimpin Benhur Silitonga,SE.MM, dihadiri angota komisi Moh.Syahrul, Siswo Adi Suwito, Mikael TP Purba.SH, Rahkmadsyah,SH, Imran Obos serta Abdul Latif Khan,Sag.

Padahal dalam rekruitmen peningkatan kualitas Sumber daya Manusia(SDM) PNS telah menyedot anggaran cukup besar melalui APBD untuk menggelar pendidikan dan latihan (Diklat), Sosialisasi,Bimbingan tehnik (Bintek),Work Shop, Lokakarya, Seminar , termasuk tugas belajar pada perguaran Tinggi Negeri (PTN) jenjang S1 dan S2.

Namun tenaga-tenaga yang sudah terlatih dan mendapat sertifikat dan layak menduduki jabatan esalon masih harus menunggu bertahun-tahun,sehingga tidak sedikit tenaga potensial terpaksa “hengkang” ke daerah lain.  Ironisnya lagi banyak kepangkatan PNS mentok hingga menjelang pensiun tidak diberdayakan. “Hal seperti ini merupakan bentuk pembusukan karir bagi PNS dan pemborosan keuangan daerah,dikader tapi tidak diberdayakan.beber Benhur Silitonga.

BUPATI PALAS: SUKA MUTASI GATE

Gubernur Sumaterra Utara Gatot Pujo Nugroho

Palas-ONYA TV ( Rabu, 20 April 2011 ) Mutasi jabatan yang pertama di tahun 2011 telah dilaksanakan oleh Bupati Palas pada hari kamis, 14 april 2011 yang lalu yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat palas serta untuk menumbuhkan gairah kerja yang baru, namun disisi lain Ketua Fraksi PPP Ir. Samson Fareddy HSB menanggapi mutasi dan pengangkatan penjabat baru di lingkungan Pemerintah Kab. Padang Lawas hanya sekedar ritual pemerintahan tetap setiap tahunnya dan memperaktekkan kegiatan MUTASI GATE.
" Mutasi yang di laksanakan Basyrah Lubis ( Bupati Palas ) tidak sesuai dengan basis kinerja serta mengkangkangi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan ( Baperjakat ) parahnya lagi, Basyrah juga enggan mengganti sejumlah Pimpinan  SKPD yang tidak layak menduduki jabatan apalagi mengisi kekosongan Pimpinan SKPD yang sifatnya plt, misalnya plt Kepala Dinas Pendapatan dan Asset Daerah yang dijabat oleh Drs. H. Gusnar Hasibuan yang rangkap jabatan. dimana saudara Drs. H. Gusnar Hasibuan  masih aktif sebagai Sekretaris Daerah Palas. Konyolnya pengangkatan para camat tidak sesuai dengan syarat yang disyaratkan PP No. 19 Tahun 2008 pasal 25 tentang persyaratan pengangkatan Camat " tandas Ketua DPC PPP Kab. Padang Lawas.
pertanyaan adalah mungkinkah pelayanan prima dan pembangunan dapat berjalan ......???????

DPRDSU Bagai Mana Pengelolaan Tambang Emas Di Tapsel

                                                       
Medan- Komisi D mempertanyakan keseriusan pengelolaan pertambangan emas di tapsel. Hal ini akibat dari kepemilikan saham perusahaan sejak tahun 2002 berubah ubah. Hingga saat ini sudah ada enam perusahaan yang menanganin eksplorasi tambang emas pada proyek yang disebut martabe, namun hingga sampai kapan proyek tersebut menghasilkan, masih belum mendapat kepastian. Pertanyaan inilah yang sering muncul dalam rapat dengar pendapat antara komisi D DPRDSU dengan Dinas Pertambangan Sumatera Utara serta G Resources selaku pengelola baru proyek Martabe, Kamis (14/4).
Kaban, Kepala dinas pertambangan Sumatera Utara saat dikomfirmasi  rapat mengaku belum dapat memastikan hingga kapan proyek pertambangan emas tersebut menghasilkan. “ mungkin dalam waktu dekat ini akan menghasilkan “ ujarnya singkat.
Dari catatan pengelolaan lahan pertambangan ini mengalami stagnasi dan hamper tiap tahun berganti pemilik atau pengelolala .

SejarahKepemilikan Proyek Martabe
28 April 1997
Kontrak karya ( generasi ke 6 ) penandatanganan antara Pemerintah RI dengan PT Danau Toba Mining ( Normandy Mining Ltd) Luas lahan 6590.6 Km persegi
Februari 2002
Pengelolaan diambil alih PT Newmont Horas Nauli
Oktober 2006
Pengelolaan diambil alih oleh Agintcourt Resources
Maret 2007
Agintcourt Resources dijual kepada OXIANA
Juli 2008
Saham Agintcourt Resources dijual sebahagian kepada OZ Mineral dan Dikelola bersama
Juli 2009
Agintcourt Resources dikuasai oleh G Resources Group, Perusahan pemula dibidang pertambangan emas.